Naskah pidato b inggris

Prasasti tertua yang dikeluarkan oleh seorang raja Jawa adalah Prasasti Canggal, bertahun 654 Śaka atau 732 Masehi, oleh Rakai Matarām Sang Ratu Sañjaya. Namun, apakah Sañjaya adalah raja Jawa pertama? Jawabannya: bukan.
Dalam Prasasti Canggal, Sañjaya menggantikan seorang raja bernama Sanna. Ketika Sanna meninggal, kerajaan "tenggelam dalam kesedihan" sebelum takhta diturunkan kepada keponakannya, Sañjaya, putra saudarinya, Sannaha. Adanya penanggalan Sañjaya (Sañjayawarṣa) dalam sejumlah prasasti memberi tahu bahwa raja ini menaiki takhta pada 716 atau 717 Masehi. Kita tidak mengetahui kapan naik maupun turunnya raja Sanna, tetapi terdapat prasasti dari Jawa Tengah yang lebih tua dari Prasasti Canggal, yaitu Prasasti Tuk Mas dari abad ke-6 atau 7 Masehi. Meski tidak menerakan nama raja, dapat diketahui bahwa agama Śiwa dan bahasa Sanskerta sudah eksis di Jawa sebelum Sanna hidup. Jadi, apakah ada catatan sezaman mengenai Jawa pada periode yang lebih tua dari masa Sañjaya? Berikut adalah berbagai sumber asing sezaman yang dikutip dari Nusantara Dalam Catatan Tionghoa (2009, pertama kali terbit pada 1880) karya W.P. Groeneveldt.
SUMBER SEZAMAN

1. Sumber sezaman tertua mengenai Jawa berasal dari catatan perjalanan bhikṣu Fǎxiǎn dari Tiongkok, dalam karyanya Fóguó Jì ("Catatan Kerajaan-Kerajaan Buddhis"). Fǎxiǎn pada 414 mengunjungi negara Ya-va-di (Yawadwipa) dalam perjalanannya meninggalkan Sri Lanka dalam sebuah kapal dagang. Fǎxiǎn tidak menceritakan banyak mengenai negara ini dan hanya menyebut bahwa terdapat banyak penganut agama sesat (heretic) dan agama Brahman (Hindu), tetapi sedikit yang beragama Buddha. Fǎxiǎn tinggal di Ya-va-di selama lima bulan sebelum pergi menggunakan kapal dagang lain ke Tiongkok.
2. Dalam Sòng Shū atau Buku Dinasti Liu Song (420-479), Volume 97, pada tahun 453 raja negara Ja-va-da (Jawa) yang bernama Sri Ba-da-duo-a-la-ba-mo mengirimkan utusan untuk mengirim surat dan beberapa hadiah (upeti). Sayang sekali, tidak diketahui ejaan asli dari nama raja ini, tapi berdasarkan gelar Sri dalam namanya, dapat dipastikan raja ini beragama Hindu-Buddha.
3. Dalam Liáng Shū atau Buku Dinasti Liang (502-557), Volume 54, terdapat sebuah negara bernama Lang-ga-su (Langyaxiu) atau Lang-ga yang terletak di samudra selatan, panjangnya dari timur ke barat adalah 30 hari dan dari utara ke selatan 20 hari, berjarak dari Guangzhou sebanyak 24.000 li, dan memiliki hasil bumi seperti Siam (Thailand). Yang menarik dari catatan ini adalah terdapatnya tahun berdirinya negara Lang-ga, yang menurut penduduknya didirikan lebih dari 400 tahun yang lalu. Jika dihitung, ini berarti sekitar Abad ke-2 Masehi. Diceritakan pula bahwa ada seorang raja pada zaman dahulu yang tidak disukai rakyatnya. Dia memiliki seorang kerabat yang lebih pandai sehingga rakyatnya berpaling kepadanya. Raja kemudian mengurungnya di penjara, tapi rantainya berhasil putus dengan sendirinya ketika dirantai. Kerabat ini lalu diasingkannya ke India dan menikahi putri tertua di negara itu. Ketika raja wafat, kerabatnya diutus oleh para menteri menjadi raja yang baru. Ia bertakhta selama 20 tahun sebelum digantikan oleh putranya, yang bernama Pa-ga-da-duo. Ada pula seorang utusan bernama A-cha-duo yang dikirm pada 515 ke Tiongkok untuk mempersembahkan surat. Lokasi negara ini diperkirakan berada di pantai utara pulau Jawa pada bagian barat oleh para ahli geografi Tiongkok. Ada juga yang berpendapat bahwa Lang-ga atau Lang-ga-su adalah ejaan Cina untuk Langkasuka yang berada Semenanjung Melayu, bukan Jawa sama sekali.
4. Dalam Sejarah Lama Dinasti Tang (618-907) dan Sejarah Baru Dinasti Tang (618-907), Volume ke-197 dan Volume ke-222, Jawa dikenal dengan nama Ka-ling atau Java, yang terletak di samudra selatan, di sebelah timur Sumatra dan di sebelah barat Bali. Di sebelah selatannya terdapat lautan dan di sebelah utaranya terdapat Kamboja.
5. Dalam Sejarah Baru Dinasti Tang (618-907) Volume ke-222, Raja tinggal di kota Ja-pa (atau Java) tetapi pendahulunya Ji-yan tinggal di sebelah timur yang bernama Ba-lu-ga-si. Di sekeliling negara ini terdapat 28 negara kecil yang mengakui kekuasaan Java. Ada 32 menteri tinggi dan Da-zuo-gan-xiong adalah menteri pertama. Dari pegunungan distrik Lang-bi-ya, Raja sering memandangi lautan. Pada masa Zhengguan (627-649) negara ini bersama Dva-ha-lan dan Dva-ba-dan (Bali) mengirimkan utusan untuk membawa upeti. Karena Dva-ha-la memohon sejumlah kuda yang bagus mereka mendapatkannya. Pada 674 penduduk negera ini mengangkat seorang wanita bernama Xi-ma menjadi ratu. Pemerintahannya sangat bagus, bahkan barang-barang yang terjatuh di jalan tidak akan diambil siapa pun. Mendengar hal ini, seorang penguasa bangsa Arab mengirim sebuah tas berisi uang dan meletakkannya di perbatasan negara sang Ratu, yang tergeletak tanpa disentuh selama tiga tahun hingga putra mahkota melangkahinya. Xi-ma menjadi marah dan ingin membunuh putra mahkota, tetapi para menterinya menolak. Xima berkata: "Kesalahanmu terletak di kakimu, karena itu sudah memadai jika kakimu dipotong." Para menteri menolaknya dan akhirnya Xi-ma memotong ibu jari kaki sang pangeran. Ketika pangeran Da-zi (Arab) mendengar ini, dia menjadi takut dan tidak berani menyerang Ratu Xi-ma.
6. Ada pula kesaksian bhikṣu Tiongkok Jiying: pada 664 seorang bhikṣu bernama Huìníng tiba di Heling dan tinggal di sana selama tiga tahun. Selama ia tinggal, dengan bantuan Jnanabhadra, seorang bhikṣu Heling, ia menerjemahkan berbagai naskah suci Buddha Hinayana.

Nama raja Jawa paling awal dalam catatan Tiongkok adalah Sri Ba-da-duo-a-la-ba-mo, bertakhta pada 453 Masehi, yang tidak diketahui ejaan asli namanya. Karena lokasi sesungguhnya Lang-ga-su atau Lang-ga masih diperdebatkan, apakah ada sumber lain yang menyatakan tanggal berdirinya Jawa? Ada.
Dalam buku Sejarah Dinasti Ming atau Ming Shilu (1384-1648), dikatakan pada saat Jawa mengirimkan upeti pada 1432, mereka juga menyampaikan sepucuk surat. Di dalamnya dinyatakan bahwa negara mereka didirikan 1376 tahun sebelumnya atau tahun pertama tarikh Yuankang pada masa Kaisar Xuandi dari dinasti Han (65 SM). Terdapat perbedaan dalam perhitungan orang Tiongkok. Jika surat ini ditulis pada 1432, sedangkan Jawa didirikan 1376 tahun yang lalu, tahun yang didapatkan seharusnya adalah 56 Masehi. W.P. Groeneveldt mengatakan bahwa mungkin terjadi kesalahan tulis jumlah tahun 1492 menjadi 1376 tahun. Jika demikian, perhitungan orang Tiongkok benar adanya.
Berita ini memberi tahu kita bahwa orang-orang Jawa mempercayai negara mereka didirikan pada Abad ke-1 dengan angka yang spesifik. Namun, apakah tanggal ini benar-benar nyata atau telah dicampur dengan kepercayaan setempat? Tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti tanpa adanya bukti arkeologi sebagai sumber primer. Setidaknya melalui catatan-catatan ini, kita dapat mengetahui bahwa kerajaan di pulau Jawa bagian Tengah dan Timur telah ada sejak Abad ke-5 Masehi, jauh sebelum masa Sañjaya bertakhta maupun tanggal dikeluarkannya Prasasti Canggal.
​
Catatan:

• Alasan mengapa aku memasukkan berita mengenai Lang-ga-su adalah karena aku meragukan bahwa negara ini merujuk kepada Tārumanagara di Jawa Barat. Hal ini karena pada berita Tiongkok di zaman yang sama pada tahun 528 dan 532 menyebutkan negeri To-lo-mo yang berada di pulau Jawa. To-lo-mo kemungkinan besar adalah ejaan Cina untuk Tāruma.
• Terjadi salah kaprah nama Ka-ling sebagai sebuah kerajaan bernama "Kalingga". Faktanya, Ka-ling juga digunakan sebagai sebutan dari Jawa pada buku yang sama di tahun 766-873, ketika ibukota sudah berada di Meḍang (Matarām). W.P. Groeneveldt mengatakan bahwa nama Ka-ling berasal dari para imigran Hindu India di Jawa yang digunakan penulis Tiongkok untuk menyebut negara di mana mereka menetap. Meskipun demikian, kota Kĕling dan Kalinggapura memang pernah ada di Jawa pada masa Majapahit, tetapi berlokasi di Jawa Timur, bukan Jawa Tengah.
• Kesaksian Jiying terdapat pada laman Wikipedia Inggris untuk "Kerajaan Kalingga": https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kalingga_Kingdom
• Gambar ilustrasi terdapat pada Koleksi Lengkap Karya Klasik Tiongkok Kuno (1700-1725) mengenai Ka-ling.

TLDR: Beberapa grup media punya payTV yang masih jualan. Walau grup media besar tapi ya sama-sama kelihatan lesu.
Buat lo-lo pada yang bilang ga pernah nonton TV lagi.. bear with me. Gua hari ini jenuh dan iseng ngecek web pay tv yang masih jualan di Indonesia. Gua coba tulis analisis gua dari sejauh ini ngikutin perkembangannya. Kelihatan bener udah lewat dari masa-masa kejayaannya. Persis kaya di Amerika lah. Jauh beda banget sama tahun 2005-2011. Peak di 2011, masa-masa mereka masih getol jualan. Yah gimana lagi.. masa depan di OTT. Ga ada yang bantah. Buktinya grup Disney off air in semua channel paytv mereka.

MNC Vision (MNC Group)

Dulu namanya Indovision. Buat lo-lo pada anak orkay pasti pada subscribe ni paytv. Versi murahnya ada TopTV sama Okevision. Keduanya akhirnya dilebur ke MNC Vision semua.
Sekarang kelihatan banget udah geser jualan paket K-Vision yang pake Ku Band satelite. Mereka kelihatan berusaha ga nambah subscriber di S Band Satelite. Alasannya kayaknya gara-gara cost cutting.
Gua duga juga jaga-jaga kalau pemerintah ga akan kasi perpanjangan izin pakai frekuensi 2,6 Ghz. Frekuensi ini jadi jualan dari jaman Indovision. Masuk midband dan frekuensi jagoan 5G. Gua setuju kalau ini dikasi ke operator seluler aja. Efek multiplier ekonominya lebih kerasa.
Kalau subscribe ke PayTV ini bakal lebih banyak lihat channel inhouse yang diisi konten rerun dari 4 TV MNC (RCTI, GlobalTV, MNCTV, dan iNews). Udah dari 2006 sih pas mereka launch MNC Business. Bukan hal yang buruk kadang. Gua dulu sempet sering buka MNC Comedy di medio 2014an dan nemu beberapa sitcom jadul yang menarik macem 3rd Rock From The Sun.
Gua lupa tahun berapa, tapi emang grup MNC ambil alih KVision dari KompasGramedia. Kayaknya emang jadi jalan keluar bisnis PayTV MNC kalau frekuensinya bener-bener digusur pemerintah. MNC bundle paytv mereka dengan OTT. Sama kaya yang lain. Mereka punya RCTI+ sama Vision+ untuk jualan on demand content.. Tauk napa harus buat 2 app. Kontennya mayoritas sinetron. Ga menarik banget buat kita-kita yang kebiasaan sama OTT macem Netflix, Disney+Hotstar, atau Viu.

TransVision (TransMedia)

Dulu namanya TelkomVision, tapi dijual ke TransMedia. Rebrand deh. Tau sendiri grup ini hobinya pake prefix. TV7 jadi Trans7, Trans F&B etc etc. Satu-satunya PayTV yang masih ada HBO. Tapi ya tinggal tunggu waktu aja kalau Warner Bros. Discovery (WBD) ekspansi Max ke Indonesia. Ga tau ini WBD kaya turunin Max disini. Disney aja udah all out dengan Disney+ Hotstar. Kalau ngikut Disney ya tinggal tunggu bakal di off air in channel-channel ini. MNC Vision aja udah turunin HBO di line up mereka.
Transvision kelihatan udah cost cutting abis-abisan dan engga seniat 2010-2015. TransVision sempet jor jor an banget dengan sajikan channel-channel HD di 2010-2015. Portfolio channel HD mereka dulu ajib banget.. dari grup Fox lengkap, grup Warner, grup Disney, sampe Sony.. belum lagi sempet megang Liga Inggris BeIn Sport. Sekarang? Mayoritas channel in house.. artinya ya rerun acara dari Trans7 dan TransTV. Mereka juga buat in house channel kaya Historical Sports, IDCyclist yang kontennya ambil dari.. YOUTUBE.
Konten TransVision juga ditayangin sama beberapa ISP kaya Indihome. Lineup channelnya ya ngikut TransVision. Grup TransMedia juga berusaha buat OTT dengan nama: CubMu. Ga tau siapa yang ngide bikin nama brand gajelas gini wkwkw.. Gua pribadi ga suka sama brandnya. Isinya juga sama sekali ga menarik.. killer content mereka Lapor Pak, My Trip My Adventure..

NexParabola (Emtek)

IMHO masih niat jualan banget. Punya grup Emtek. Kaya pendatang baru, tapi sebenernya rebrand dari Matrix Parabola. Engga tau diakusisi atau gimana sama Emtek. Nex sendiri tadinya brand mereka buat PayTV DVB-T2 di Jabodetabek, tapi engga diterusin abis TV Free To Air mereka on air di DVB-T2.
Masih niat jualan karena ditopang Emtek yang punya banyak killer content (Liga Inggris, Liga 1 Indonesia, Voli). Emtek di kota besar push TV Digital DVB-T2 buat menengah bawah dan menengah atas mereka push OTT Vidio. Vidio kenceng banget karena banyak killer content mereka disitu. Original series kerennya juga kenceng produksinya.
Karena sensor masih self censor jadi agak bisa pake formula netflix: Explicit Content di episode pertama buat nge-hook penonton.. trus lanjut lempeng aja. Jauh beda sama MNC yang gitu-gitu aja Vision+ dan RCTI+ nya.
NexParabola kelihatan dipake buat ngejangkau pemirsanya yang dirural. Buat pemirsa yang ga dapat TV Digital DVB-T2 dan ga dapat koneksi internet baik jadi ga bisa akses Vidio. Orang-orang ini biasanya yang mencak-mencak di internet bilang ga adil karena ga dapat sinyal dan mereka disuruh bayar.

FirstMedia (XL Axiata)

Dulu namanya KabelVision. Rebrand ke FirstMedia pas mereka mulai tawarin internet juga kalau ga salah. Kalau gua lihat pastinya TV nya dibundle sama layanan internetnya. List channelnya berasa lihat lineup BigTV yang udah tutup. Masih ada channel Reformed 21, Balai Kota Jakarta, SPH, BTV.. Lippo banget. Tapi mereka juga ada channel Emtek sama MNC. Mungkin udah ada agreement barter.

IndihomeTV (Telkomsel)

Sekarang under Telkomsel. Hal ini karena spin off Indihome ke Telkomsel buat masuk ke pasar FMC. Jadi ga di bawah Telkom Indonesia lagi. Dulu sempet namanya GrooviaTV, trus jadi UseeTV. Line up channelnya ngikut TransVision. Kontennya sejak jadi Groovia emang disuplai TransVision. Kondisinya kaya FirstMedia. TV nya ya dibundle sama layanan internet. Temen-temen gua selalu ogah kalau pas pasang Indihome dan ditawarin 3-Play krn ga pernah ditonton wkwkwk

Skynindo

PayTV paling konsisten dari dulu: jualan konten mandarin. Sampe sekarang masih kaya gitu. Sebenernya sih kalau perlu konten mandarin engga usah subscribe Skynindo. Pasang parabola FTA dan arahin ke satelit Asiasat, TV mandarin bejibun bakal dapat. Moga masih bisa bertahan. Setau gua masih independen dan engga ada tie sama grup besar. Temen-temennya yang independen pada udah cabut semua. TopasTV yang didukung grup Mayapada aja cabut.

Edit: We've had 2 persons apply for the narration position. If you'd still like to help with the course notes or associated script, however, you would be a big help! (Suntingan: Kami telah memiliki 2 orang yang melamar posisi narasi. Namun, jika Anda masih ingin membantu dengan catatan kursus atau skrip terkait, Anda akan sangat membantu!)
Hello all! (Gulir ke bawah untuk terjemahan bahasa Indonesia.)
I hope this message finds you well. I wanted to share my passion for languages as a polyglot and aspiring linguist. Recently, I've been delving into the fundamentals of Indonesian and have a goal to develop a conversational course for the language, inspired by the teaching styles of Michel Thomas, Paul Noble, and Language Transfer.
For those unfamiliar with these figures or organizations, they employ a distinctive method of teaching through audio lessons. While their approach is somewhat idealistic, they believe that anyone can achieve proficiency in a new language relatively quickly through their courses and immersion.
I'm not seeking criticism here, as opinions on these methodologies vary. Success depends on the individual's focus, motivation, and participation. Many of my friends and I have found success with these teaching methods, and I believe they can be incredibly effective when the right person discovers them.
I'm currently leading a project called Forge Fluent, which aims to reinvent Michel Thomas' original efforts at no cost. Similar to the motivations of Language Transfer, Forge Fluent aims to be more accessible to the general public—open to anyone who wants to participate. It's essential to note that our goal is not to overshadow the work of Language Transfer and its community. Forge Fluent is focusing on languages not covered by Language Transfer, conducting our own research with our own resources. We reached out to the owner of Language Transfer, but they politely declined to collaborate with us.
I have almost completed the research required to formulate a conversational Indonesian course, which the notes for it can be found here. (If you notice any inaccuracies or would like to add to it, please, feel free to.) However, I face a challenge—I need someone to narrate it and potentially participate in the course. It would also be a great privilege to have someone review the notes and confirm that all the material is valid and in accordance with the rules of the language.
Unfortunately, I am unable to do this for several reasons. Primarily, I am not a native Indonesian speaker, and I also have a speech disorder that hinders me from making crucial pronunciations accurately. My goal is for this course to genuinely teach people and provide correct information.
I am looking for individuals who may not necessarily have extensive experience but meet the following criteria:

• Native or upper-intermediate speaker of Indonesian
• Native or upper-intermediate speaker of English
• Understanding of basic linguistic terminology/concepts, and/or prior experience with Michel Thomas, Paul Noble, or Language Transfer courses
• Ability to record clear speech (even using just a mobile phone or computer's built-in microphone)
• Ability to voice call on a social media platform for easy communication or if participant interaction is needed

There is currently no specific deadline or schedule, and I aim to be as flexible as possible. Please note that this is a volunteer opportunity, but if any profit is generated in the future, I can assure those participating will receive some form of payment.
Thank you for taking the time to read this! If you have any questions, please feel free to ask.
--
Saya harap pesan ini menemui Anda dalam keadaan baik. Saya ingin berbagi minat saya terhadap bahasa sebagai seorang poliglot dan calon ahli bahasa. Baru-baru ini, saya tenggelam dalam dasar-dasar Bahasa Indonesia dan memiliki tujuan untuk mengembangkan kursus percakapan untuk bahasa ini, terinspirasi oleh gaya pengajaran Michel Thomas, Paul Noble, dan Language Transfer.
Bagi mereka yang tidak akrab dengan figur atau organisasi ini, mereka menggunakan metode pengajaran yang khas melalui pelajaran audio. Meskipun pendekatannya agak idealis, mereka percaya bahwa siapa pun dapat mencapai keahlian dalam bahasa baru dengan relatif cepat melalui kursus dan imersi mereka.
Saya tidak mencari kritik di sini, karena pendapat tentang metodologi ini bervariasi. Keberhasilan bergantung pada fokus, motivasi, dan partisipasi individu. Banyak teman saya dan saya telah meraih kesuksesan dengan metode pengajaran ini, dan saya percaya bahwa metode ini dapat sangat efektif ketika orang yang tepat menemukannya.
Saat ini, saya memimpin proyek bernama Forge Fluent, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali upaya asli Michel Thomas tanpa biaya. Sejalan dengan motivasi Language Transfer, Forge Fluent bertujuan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum—terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi. Penting untuk dicatat bahwa tujuan kami bukan untuk mengungguli karya Language Transfer dan komunitasnya. Forge Fluent fokus pada bahasa-bahasa yang belum dicakup oleh Language Transfer, melakukan penelitian kami sendiri dengan sumber daya kami sendiri. Kami telah menghubungi pemilik Language Transfer, tetapi mereka dengan sopan menolak untuk berkolaborasi dengan kami.
Saya hampir menyelesaikan penelitian yang diperlukan untuk merumuskan kursus percakapan Bahasa Indonesia, yang catatannya dapat ditemukan di sini. (Jika Anda melihat ada ketidakakuratan atau ingin menambahkannya, silakan.) Namun, saya menghadapi tantangan—saya membutuhkan seseorang untuk menceritakannya dan mungkin berpartisipasi dalam kursus ini. Juga akan menjadi suatu kehormatan besar jika ada yang bisa meninjau catatan dan mengkonfirmasi bahwa semua materi valid dan sesuai dengan aturan bahasa.
Sayangnya, saya tidak dapat melakukannya karena beberapa alasan. Terutama, saya bukan penutur asli Bahasa Indonesia, dan saya juga memiliki gangguan berbicara yang menghambat saya membuat pengucapan yang penting dengan akurat. Tujuan saya adalah agar kursus ini benar-benar mengajarkan orang dan menyediakan informasi yang benar.
Saya mencari individu yang mungkin tidak memiliki pengalaman yang luas tetapi memenuhi kriteria berikut:

• Penutur asli atau tingkat atas bahasa Indonesia
• Penutur asli atau tingkat atas bahasa Inggris
• Memahami terminologi/konsep linguistik dasar, dan/atau memiliki pengalaman dengan kursus Michel Thomas, Paul Noble, atau Language Transfer
• Mampu merekam pidato dengan jelas (bahkan hanya dengan menggunakan ponsel atau mikrofon bawaan komputer)
• Mampu melakukan panggilan suara di platform media sosial untuk komunikasi yang mudah atau jika interaksi peserta diperlukan

Saat ini belum ada batas waktu atau jadwal tertentu, dan saya bertujuan untuk sefleksibel mungkin. Harap dicatat bahwa ini adalah kesempatan sukarela, tetapi jika ada keuntungan yang dihasilkan di masa depan, saya dapat menjamin bahwa mereka yang berpartisipasi akan menerima beberapa bentuk pembayaran.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca ini! Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya dengan bebas.

Dulu reels gue isinya tentang art and fashion dan 80% reelsnya itu bahasa inggris. Sekarang kok, isinya kalo gk news2 yang gk faedah ya influencer gjls dan 100% b indo dan kalaupun dlm b ing, biasanya creatornya indo. Risih aja, apalagi kekadang suka muncul video yang bertentangan sama what I stand for. Padahal kalo di explore page, sama aja kek yg gue suka biasanya.

Catatan:

• Kompatibilitas di sini nggak harus 100 persen sama, tapi at least ada beberapa yang bisa dikompromi dan disepakati.
• ini konteksnya di Indonesia ya karena kalau di tempat lain mungkin kompatibilitas agama nggak begitu penting tapi malah kompatibilitas ideologi, ras, dlsb misal di Amerika apakah kamu support BLM atau enggak, kalau di Korea Selatan mungkin pandanganmu terhadap aspek fisik dan perubahan fisik (karena di sana operasi plastik itu rampant) dsb

Tl;dr

1. Worldview (Values), Sociocultural, & Religious Compatibility. Kalian religius kagak? Seberapa sering ke gereja atau masjid? Fundies or libs? Kl 1 religius 1 gak, gimana kesepakatannya? Gmn dg keluarga? Menurut kalian, gerakan 212, FPI, HTI, itu gmn? Pandangan kalau semisal pindah agama atau nikah beda agama? How about LGBTQ? Terus seberapa rasis kamu? Kl semisal punya tetangga chindo atau orang Papua gimana?
2. SES, Lifestyle, & Financial Compatibility. Background keluarga gmn? Menengah, ke bawah, atau ke atas? Circle gmn? Dulu S1 jurusan apa dan kampus mana? Kerjaan sekarang jadi apa, di mana, & udah berapa lama? Sandwich gen bukan? Peran di finansial keluarga sbg apa? Gimana cara ngelola income & expenses? Lo tipe frugal or spender? Financial goal lo apa? Udah Investasi di mana aja? Apakah posisi saat ini ada hutang, cicilan, atau tunggakan paylater? Kl gak, apakah di masa depan ada rencana ngambil?
3. Gender Role, Relationship, & Sexual Compatibility. How do you see you physical attractiveness of each other? Apakah kalian sexually active, terutama seks pranikah? Kl 1 sexually active 1 gak, gimana kesepakatannya? Pendapat soal kontrasepsi? PMO? Poligami ? Apa batasan selingkuh buat lo? Kontribusi apa sebagai cewek atau cowok yang bisa lo kasih? Kerjaan rumah tangga apa yang bisa lo pegang? Mau punya anak atau childfree? Kalau punya anak gimana parentingnya? Pendapat kalau cewek punya penghasilan lebih? Siapa yang jadi breadwinner? Mau SINK, DINK, SIwK(s), or DIwK(s)?
4. Traits/Habits, Health, & Interest Compatibility. Ada traits or habits yang sering di point out sama orang-orang (baik yang positif maupun negatif)? Lo punya kebiasaan minum gak? Rokok? Party? Nge fly? Judol? Pinjol? Sering olahraga gak, kl iya olahraga apa? Ada penyakit atau kelainan khusus yang diketahui? Atau pantangan/ alergi / diet spesifik? Punya minat dan hobi di bidang apa? Ada hobi dan minat yang sama yang bisa dilakuin bareng nggak?

Background: belakangan saya sering melihat post berisikan pasangan yang "tidak harmonis", yang mana setelah menikah, mereka terlihat tidak harmonis. Then I look into some stats, dan saya menemukan bahwa penyebab utama perceraian di Indonesia adalah pertengkaran terus menerus yang tidak ada kemungkinan rujuk, yang saya pikir itu absurd, karena pertengkaran pasti tidak akan terjadi kalau semisal tidak ada trigger-nya. Which is nggak terlalu useful. So, saya mencoba dive in ke sumber lain, so I find something like this:

1. Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia : yang membagi menjadi Masalah Ekonomi, Komunikasi Buruk, Perselingkuhan, dan Sosial Budaya
2. ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS, (JIKK IPB) yang membagi menjadi sejumlah variable yakni ekonomi, Suami tidak bekerja, pergi, tidak peduli dan tidak tanggung jawab, KDRT, perselingkuhan, kesulitan menangani perbedaan, istri tidak perhatian, istri pemarah, dan perkawinan tidak memenuhi harapan.
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI (Psikologia Umsida), yang membagi menjadi sejumlah variable yakni Perselingkuhan, KDRT, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi)

​
So with those in mind, here are what I could come up with.
A. Worldview (Values), Sociocultural, & Religious Compatibility
Worldview adalah cara pandang kita terhadap dunia, dan sering sekali memberikan identitas kepada kita. Hal ini termasuk adat-istiadat dari suatu suku atau etnis, political leaning dan juga nilai-nilai keagamaan seseorang. Terlebih di Indonesia, di mana segala-galanya sering kali dikaitkan dengan agama, maka kompatibilitas di tiga hal ini menjadi cukup relevan. Pandangan atas worldview juga seringkali berdampak pada kompatibilitas lain. Sebagai contoh, jika kalian lebih condong ke arah liberal daripada konservatif, kalian mungkin akan cenderung mendukung feminisme dalam peran gender ketimbang patriarki. Jika kalian adalah Kristen yang taat, kalian mungkin akan setuju untuk mempraktikkan abstinence, dan sebaliknya kalau kalian nggak religius-religius amat, mungkin kalian akan setuju dengan premarital sex intercourse. Atau bisa juga kalian memiliki pandangan eksklusivisme, jadi kalau Chinese ya harus menikah dengan Chinese, kalau misal Islam menikah dengan Islam, dlsb, sementara ada juga orang lain yang kalau Chinese nggak harus nikah dengan Chinese, kalau Islam nggak harus nikah dengan islam, dlsb. Meski yah kita nggak bisa menyangkal kalau semisalnya latar belakang kultural pasangan jauh berbeda, maka mungkin akan muncul kesalahpahaman dan potensi konflik dibandingkan dengan latar belakang sosiokultural yang sama.
Kompatibilitas worldview, sosiokultural, dan agama paling optimal adalah 1) memiliki kewarganegaraan, ras, suku/etnis, dan agama; dan 2) memiliki sikap political dan ideological yang sama terhadap aspek-aspek ipoleksosbud-SARA (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, antargolongan) dlsb. Sebagai contoh, sama-sama WNI, Jawa, Islam, terus sama-sama nggak terlalu njawani maupun Islam-nya sama-sama KTP.
​
B. SES (Social Economy Status), Lifestyle, & Financial Compatibility
Kompatibilitas Status Ekonomi Sosial, gaya hidup, dan cara pandang terhadap keuangan menjadi sesuatu yang juga penting, karena banyak banget yang merujuk kompatibilitas ekonomi ini sebagai issue. Kompatibilitas SES ini biasanya berkaitan dengan background keluarga dan personal, misal latar belakang pendidikan (baik orang tua maupun diri sendiri), pekerjaan , posisi di masyarakat, dlsb, termasuk juga apakah ada yang pernah terlibat masalah hukum. Lifestyle lebih bersikap ubringing dan circle pergaulan, e.g. where and how you spend your money, atau apakah kamu lebih frugal, minimalis, atau lebih ke suka spending. Adapun kompatibilitas finansial ya lebih ke perspektif atas pengelolaan keuangan pribadi, seperti balancing antara investasi, pengeluaran, dan pemasukan, jumlah tanggungan, asuransi, sumbangan yang bersifat keagamaan, dlsb.
Kompatibilitas SES dan keuangan ini bisa merupakan fakta/realitas maupun sikap. Contoh fakta/realitas adalah memang gap SES keluarga yang jauh (misal satu anak dari keluarga CEO, sedangkan satu lagi adalah anak dari keluarga buruh tani), atau dari sisi kestabilan antara pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan sikap adalah sesuatu yang lebih mudah untuk dibentuk/diubah, misalnya adalah pandangan atas kesetaraan penghasilan, di mana laki-laki harus memiliki kekayaan dan penghasilan lebih tinggi daripada perempuan, tapi alih-alih generating another source of income, mereka justru melarang perempuan bekerja (ini ada kaitannya dengan kompatibilitas peran gender).
Kompatibilitas SES, lifestyle, dan finance yang paling optimal adalah apabila kedua pasangan: 1) berasal dari keluarga dengan SES & lifestyle yang tidak jauh berbeda; 2) memiliki latar belakang pendidikan yang tidak jauh berbeda; 3) memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih kurang setara; 4) memiliki personal lifestyle dan juga circle yang tidak terlalu berbeda jauh; 5) memiliki sikap, kondisi, kebiasaan, dan goal keuangan yang mirip (ini biasanya berkaitan dengan lifesyle juga); serta 6) crisis management dalam hal finansial.
​
C. Gender Role, Relationship, & Sexual Compatibility
Kompatibilitas peran gender, pola hubungan, dan seksualitas menjadi penting karena hal ini biasanya berkaitan dengan kesepakatan atas bagaimana kedua pasangan berinteraksi. Secara umum beberapa orang lebih menyukai peran gender yang dominan tradisional sedangkan beberapa lagi lebih menyukai dominan progresif, meski kebanyakan akan fall inbetween. Banyak sekali perselisihan yang muncul karena adanya ketidaksesuaian dari ekspektasi peran gender; misal dari yang paling sering beredar adalah ekspektasi atas cowok bayarin saat first date, atau cewek nggak boleh kerja/fokus ngurus rumah tangga dan anak saat sudah menikah.
Gender role sendiri berkaitan dengan domestic work & parenting, misal siapa yang dominan menjadi breadwinner (ini ada kaitannya dengan kompatibilitas finansial), bagaimana pembagian peran dalam mengurusi household chores (yang masak, nyapu, nyuci baju, dsb), atau apakah ada yang mau di-outsource (misal hire ART atau nanny). Begitu juga pola hubungan dan seksualitas, kalau LDR gimana, sikap atas hubungan seksual pranikah, sikap terhadap alat kontrasepsi, mau punya anak atau nggak, which body parts yang oke untuk diperlihatkan atau disentuh, sikap atas PMO (Porn, Masturbation, Orgasm) dlsb. Seksualitas ini juga termasuk physical attractiveness, semisal dari segi wajah dan badan, aspek fisik apa yang membuat kalian turn on, dsb.
Kompatibilitas peran gender, pola hubungan, dan seksualitas erat kaitannya dengan relasi kuasa, kalau kita lihat tuh banyak yang cerai karena ketimpangan relasi kuasa, misal KDRT, poligami, nikah siri, perselingkuhan, di mana ujung-ujungnya yang disalahkan atau menjadi korban adalah perempuan. Begitu pula adanya ekspektasi berbasis gender seperti disebutkan di atas, yang kadang jadi sumber perselisihan.
Kompatibilitas Gender Role, Relationship, & Sexual yang paling optimal adalah saat kedua pasangan; 1) memiliki kesepakatan yang jelas atas kontribusi maupun manajemen finansial rumah tangga, peran domestik, dan pola /peran parenting; 2) memiliki kesepakatan dan/atau ekspektasi yang jelas atas fidelity (eg poligami, batas perselingkuhan) dan bagaimana mengekspresikan hubungan romantis, baik interaksi yang dilakukan secara personal maupun di masyarakat; 3) memiliki pandangan yang selaras mengenai seksualitas, seperti pola, frekuensi, dan pendekatannya; serta 4) memiliki crisis management dalam hal peran gender, hubungan, dan seksualitas.
​
D. Traits/Habits, Health, & Interest Compatibility
Kompatibilitas sifat, kebiasaan, kesehatan, dan minat ini biasanya berkaitan dengan yang lain-lainnya. Misal, personality traits dan habits itu pasti ada kaitannya dengan upbringing, SES, hubungan dengan orang tua, values/prioritas hidup yang kamu anggap penting, pandangan atas gender, dlsb. Nah, Kebiasaan ini ada yang bersifat baik dan buruk--di mana standar baik dan buruk ini sangat tergantung perspektif masing-masing (meski apabila dilakukan berlebihan juga tidak baik). Ada yang menganggap bahwa bersikap vokal / asertif merupakan sesuatu yang baik (biasanya distereotipkan dengan orang batak), sementara ada juga yang menganggap bersikap vokal itu buruk, dan kalau lebih baik mengalah daripada cari ribut (biasanya distereotipkan dengan orang Jawa). Tapi ada beberapa kebiasaan buruk yang kayaknya memang universally agreed menjadi sumber perceraian, yakn kebiasaan mabuk, judi, zina (ini konteksnya bisa perselingkuhan bisa prostitute), madat, ataupun apabila pasangan melakukan tindakan kriminal tertentu yang membuatnya masuk penjara. Begitu pula sikap kebiasaan yang membuat pasangan resort to violence atau abandonment, atau dari sisi finansial misalnya pasangan sering pinjol, judol, impulse buying, hoarding, dlsb ini biasanya juga jadi traits/habits yang red flag.
Begitu pula kesehatan, bahkan sangat disarankan untuk medical check up pranikah sebelum ke jenjang pernikahan, karena beberapa hereditary disease itu bisa lebih besar kemungkinan diturunkan apabila kedua pasangan memiliki gen carrier yang sama (misal dalam kasus penyakit thalassemia). Di samping penyakit bawaan, kesehatan juga termasuk kebiasaan hidup sehat (termasuk merokok atau konsumsi alkohol), pola olahraga dan pola makan, serta sikap terhadap pasangan atau anak apabila ternyata mengalami penyakit, kecelakaan/cacat, atau birth defect In fact, salah satu sumber perceraian tertinggi itu adalah apabila mengalami cacat badan, karena ini menempatkan pasangan dalam posisi caregiver, di mana nggak semua orang mampu atau siap.
Terakhir, interest itu merupakan sesuatu yang minor terutama kalau sudah menikah, tapi nggak jarang kalau terlalu berbeda, bisa jadi dealbreaker buat sebagian. Misalnya kalau nggak salah dulu ada yang sempat bikin post di sini soal pasangannya yang nggak begitu ngerti bahasa Inggris dan kurang tertarik dengan wold news / film berbahasa Inggris, yang ngebikin dia jadi kurang tertarik dengan pasangan itu (ini juga ada kaitannya dengan SES Compatibility, terutama dari segi pendidikan). Memiliki minat yang kompatibel juga berarti bahwa terdapat lebih banyak hal yang sama untuk dibicarakan, direncanakan, dan juga dihindari. Meski demikian, penting juga untuk mau berkompromi dan lebih baik lagi kalau mencari tahu lebih lanjut atas minat pasangan, sehingga dapat meningkatkan kompatibilitas.
Kompatibilitas Traits/Habits, Health, & Interest yang paling optimal adalah saat kedua pasangan: 1) memiliki ekspektasi yang jelas atas sifat dan perilaku (kebiasaan) apa yang acceptable / tolerable dan mana yang tidak; 2) memiliki pemahaman atas kesehatan dan pengelolaan kesehatan diri, 3) punya minat yang selaras, atau mau belajaberkompromi atas minat satu sama lain, dan 4) punya crisis management terutama yang berkaitan dengan kesehatan atau traits/habits tertentu

Anggaplah konsultasi ke psikolog sebagai jalan terakhir, kita kesampingkan dulu.
Status aku sekarang maba. Dari dulu, aku orangnya pemalu, kaku, dan sulit berkomunikasi. Ditambah lagi, aku cadel r, yang dimana itu jadi salah satu faktor kenapa aku males sekaligus malu ngobrol sama orang lain, terutama yang belum kenal. Karena ketika ada suatu kata yang mengandung r dan tidak terdengar jelas di telinga mereka, momennya lumayan awkward.
Selama di sekolah pun, kalau diajak kegiatan-kegiatan yang butuh kemampuan speech semacam lomba pidato atau jadi petugas upacara, seringkali aku tolak, dengan alasan kalau cadel penyampaiannya ga akan bagus(am I wrong?).
Semakin dewasa, sebetulnya semakin berubah, malu dan kakunya berkurang, bahkan sekarang aku mulai suka kumpul-kumpul dan pengen bisa asik dengan orang baru, tapi aku tetep belum bisa selancar itu berkomunikasi dengan orang banyak. Dan berhubung aku maba, kemampuan ini nantinya bakal krusial banget, karena ada presentasi, organisasi, belum lagi cari koneksi.
Bahkan minggu kemarin, aku yang sebetulnya ga begitu tertarik dengan anime, dateng ke cosplay event(yang dimana mayoritas cosplay-nya anime) hanya karena mau melatih talk to stranger. Mulai dari berani minta foto, ngomong yang jelas, sampai pose yang ga kaku. Sayangnya, aku ga foto sama sekali, hehe...
Apa ada trik tertentu buat bisa bersosialisasi tanpa merasa anxiety? Sejauh ini, aku cuma liat beberapa tips kayak gestur tubuh, kontak mata, kecepatan bicara, dan LATIHAN. Apakah latihan cukup? atau aku perlu melakukan hal lain lagi?
N.B: untuk hal-hal kayak belanja di warung, beli bensin, makan di McDonald, dan semacamnya, aku sudah bisa, jadi anxiety-ya ga separah itu. Tapi untuk resto-resto yang panggil waiters setelah duduk, aku belum bisa, hehe.
​
Edit: Thanks everyone! Maaf tidak bisa balas satu-satu, tapi semuanya aku baca dan simpen poin pentingnya. Have a beautiful life!

There is a lot of questions raised about the new Indonesian Criminal Code. Here I want to focus on two issues that often appear in the media (and in public discourse): criminalisation of zina and LGBT. In fact, some international headlines only focus on these aspects, like this or this. In this post, I just want to give some context as to why the DPR spends so much time mulling a new criminal code and discussing these issues.
Context: New Criminal Code?
Before we discuss the two issues, some people here might ask: why do we need a new criminal code?
The most commonly cited reason is that the current criminal code is directly inherited from the Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Article II of the Transitional Provisions of the 1945 Constitution says: "All existing laws and regulations shall remain in effect as long as new laws and regulations have not yet taken effect under this Constitution." And then you have UU No 1 Tahun 1946, which says:

Pasal 1: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942."
Pasal 3: "Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis dengan perkataan "Nederlandsch-Indie" atau "NederlandschIndisch(e) (en)", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesie" atau "Indonesishc(e) (en)".

This law, however, was really problematic because of the following reason:

“(…) the law did not translate all articles in the criminal code into the Indonesian language. Since then, no official translation of the criminal code has been enacted by the government and judicial institutions have had to rely on various translations published by Indonesian legal scholars. Because of this, the role of criminal law lecturers as expert witnesses in trials has been influential in helping judges to interpret the element of the crimes stipulated in the code.”

Since then, some provisions have been added/amended. For example, Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 added the crime of blasphemy.
That's why many academics and politicians believe that after 77 years of independence, Indonesia really needs to adopt its own criminal code as soon as possible, a criminal code which reflects the values and norms of Indonesia. Examples:

Wamenkumham Tegaskan RKUHP untuk Hilangkan Nuansa Hukum Kolonial
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, menjelaskan, penyusunan RUU KUHP telah melewati perjalanan yang panjang. Satu tahun terakhir ini, kata dia, RUU KUHP menjadi salah satu prioritas legislasi yang dapat disahkan di tahun 2022. "Alasan diperlukannya KUHP baru bahwasannya kalau bangsa sudah merdeka, maka secara politis dia juga harus merdeka dalam berhukum," ujarnya.

Zina and LGBT in the old/current Criminal Code
The old/current Criminal Code from the Dutch era does not criminalise consensual sex between unmarried adults, including homosexual sex. It does criminalise adultery under Article 284:

(1) By a maximum imprisonment of nine months shall be punished:
a. any married man who, knowing that Article 27 of the Civil Code is applicable to him, commits adultery;
b. any married woman who commits adultery;

1. a. any man who takes a direct part in the act knowing that the guilty co-partner is married;

b. any unmarried woman who takes a direct part in the act knowing that the guilty copartner is married and that Article 27 of the Civil Code is applicable to him.
(2) No prosecution shall be instituted unless by complaint of the insulted spouse, followed, if to the spouse Article 27 of the Civil Code is applicable, within the time of three months by a demand for divorce or severance from board and bed on the ground of the same act

Article 284(2) is very important, because this is a delik aduan, which means that the police cannot just go to people’s houses to find adulterers; there needs to be a complaint from someone who is legally competent to do so, in this case only the spouse can initiate a case. Here is a good summary from Hukumonline:

delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Also interesting to note is that this article is inherited from the Dutch. The Dutch East Indies Criminal Code criminalised overspel (adultery). Here is a summary from the ICJR:

"Sejauh menyangkut gendak (overspel-adultery), pria yang telah menikah dipersamakan dengan perempuan menikah; - pasangan tidak menikah, dengan siapa dilakukan tindak pidana; seketika Ia mengetahui status perkawinan pasangannya (turut bersalah), dikategorikan sebagai pelaku peerta (mededader). Gendak tetap merupakan delik aduan, namun rancangan tidak mengatur ihwal kewenangan pasangan yang tersinggung (merasa dirugikan) untuk menghentikan proses pidana; termasuk juga ihwal pembatasan alat-alat bukti (Pasal. 337-338 Code Pénal)."

Also an important detail: while adultery is a form of zina, zina has a much broader scope. Zina, or “unlawful sexual conduct”, also includes sex between unmarried men and women.
While homosexual sex is not criminalised, Article 292 prohibits “any obscene act with it minor of the same sex whose minority he knows or reasonably should presume”, with the threat of “maximum imprisonment of five years.” This was also inherited from the Dutch East Indies Criminal Code.
As a note, there is a debate in the fiqh (Islamic jurisprudence) as to whether liwat (sodomy) is a form of zina or is a separate crime, the answer depends on the school of jurisprudence you follow (some uses analogy to say that liwat is zina). This Wikipedia article has a good summary:

According to sharia law, liwat (anal intercourse) and sihaq or musahiqa (tribadism) are considered sins or criminal offenses. The Sunni Hanafi school, unlike other Islamic schools and branches, rejects analogy as a principle of jurisprudence. Since there is no explicit call for the punishment of homosexuals in the accepted statements of Muhammed, Hanafi jurists classified homosexuality as a sin rather than a crime according to religious law and tazir offense whose punishment is left to the discretion of secular rulers. According to the Maliki, Shafi'i, Hanbali (Sunni), and Ja'afari (Shia) schools any penetrative sex outside of marriage or a man with his female slave is zina, a more serious crime. Zina is punishable by lashes or death by stoning; whether the death penalty is allowed depends on the school, whether the man has been married, and whether he is the active or passive partner. However, in order to apply the death penalty it requires a confession, repeated four times by the accused, or testimony by four witnesses. All Sunni schools, but not the Shia Ja'afari, consider non-anal sex between men to be a tazir offense.

Aliansi Cinta Keluarga and Conservative Judicial Activism
On 19 April 2016, Aliansi Cinta Keluarga/Love Family Alliance (whose members are conservative Muslim academics), led by a professor of “family defence and advocacy” at the IPB Euis Sunarti, filed a petition to the Indonesian Constitutional Court. They claimed that Articles 284 and 292 of the Criminal Code are unconstitutional. They said that these articles failed to criminalise zina in general and homosexual sex, which they believe are prohibited by religious morality, so the Court should expand the scope of these laws. Cleverly enough, they also petitioned Article 285, which says “Any person who by using force or threat of force forces a woman to have sexual intercourse with him out of marriage, shall, being guilty of rape, shall be punished with a maximum imprisonment of twelve years.” They said that this article failed to criminalise rape against male victims, so they also asked the Court to expand the scope of this article. I’m pretty sure redditors here agree that rape against male victims should be criminalised. This case eventually became the longest case in the history of the MK, as it took the Court more than a year and a half to decide on it.
In December 2017, the MK rejected the petition in a 5 to 4 vote. Here is the full judgment, and here is a summary:

“In this case the Constitutional Court did not make a bold interpretation that stated if the attempt to criminalize LGBT as unconstitutional, they only stating that the legislature rather than the Constitutional Court was the proper institution to expand the scope of criminal law, so the claimant aspiration should be channeled to the drafting process of the new criminal code which at that time is taken by the government and the legislature.”

It was a really close call because it was clear Patrialis Akbar was going to side with Teteh Euis Sunarti:

In the latest hearing of a judicial review of the Criminal Code, which is aimed at outlawing casual sex, justice Patrialis Akbar concurred with three expert witnesses presented by the plaintiffs, who argued that Indonesia’s legal system was “too liberal”.
“Our freedom is limited by moralistic values as well as religious values. This is what the declaration of human rights doesn’t have. It’s totally different [from our concept of human rights] because we’re not a secular country, this country acknowledges religion,” he said.
Patrialis, a former National Mandate Party (PAN) politician, asked the experts whether or not all laws in Indonesia should accommodate religious norms.
“If the principles that have been comprehensively explained [by the expert witnesses] are not enforced in the existing law in this country, would this country be a secular country where religion no longer needed to be respected?” After asking the question, Patrialis pointed out that the Constitutional Court was an institution that was “guided by the light of God”.

He was eventually arrested for bribery:

"Saya ingin mengatakan, demi Allah sampai ke Arsy, saya bertanggung jawab, tidak pernah satu rupiah pun saya terima uang dari Basuki dan Fenny," ujar Patrialis.

Well, eventually it turned out that he received 10,000 USD instead.
His replacement, a professor of law from Andalas University West Sumatra, Saldi Isra, voted against AILA. Given where he is from, he received a degree of backlash because of this. Had Patrialis Akbar remained, you having a fun night with an FWB would be illegal (and without delik aduan!). Same with consensual homosexual sex.
What is interesting is the pendapat berbeda (dissenting opinion) that would have become the law had Patrialis Akbar not been so greedy. The dissenting opinion was written by the Chief Justice at that time, Arief Hidayat. I will just put here some excerpts (the official translation is kind of horrendous, but we have to live with it):

Pancasila is the source of all sources of the country’s law. The positioning of Pancasila as the source of all sources of the country’s law was in conformity with paragraph four of the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia, namely Belief in One Almighty God, A Just and Civilized Humanity, a Unified Indonesia, Democracy Led by the Wisdom in a Consensus or Representatives, Social Justice for All Indonesians. The positioning of Pancasila as the basis and ideology of the country as well as basis of the state’s philosophy [means] all material contained in the Laws and Regulations should not contradict with the values contained in Pancasila.
In Pancasila, value of belief in God was read and interpreted as hierarchical. Value of Belief in God was the highest value because it related to an absolute value. (…)
In the context of Article 28J verse (2), the Constitution of the Republic of Indonesia affirms its character and identity as a Godly Constitution, so it is clear that religious value and public order is given a position and function by constitution as one of the signs or guidelines that should be obeyed in establishing norm of Law so that, once there is a legal norm which reduces, confines, oversteps limitation, and/or in fact, contradicts with religious values, then it is that norm of Law that should be adjusted in order to be not contradictory with religious value and Godly teaching.

Regarding zina, they claimed:

Article 284 of the Indonesian Criminal Code which governs overspel offense, in principle, is very much influenced by the philosophy and paradigm of secular-hedonistic which becomes a hegemony of establishment of norm of law in Europe in the past, which is certainly, very different with the sociological condition of the people in this archipelago, both historically, long before the concordance of Wetboek Van Strafrecht was performed by the Dutch-Indie colonial government, or in the recent context in the Republic of Indonesia.
(…)
The paradigm and philosophy as aforementioned clearly confines, contradicts, and does not at all gives room for religious value, divine light, and the value of living law among Indonesian people who perceive that the despicability nature (verwijtbaarheid) of intercourse outside marriage since long time ago in this archipelago, is genuinely more extensive, which is also because that action contradicts the religious value and living law of the people in Indonesia, because according to religious value and living law that lives and develops among Indonesian people from then until now (minus Article 284 of the Indonesian Criminal Code), intercourse can only be performed between a man and a woman within a marriage relationship
(…)
It is also the same in any religious teaching which lives and develops in Indonesia, adultery is a very despicable action. In Islam religion, for example, there is a restriction norm from Allah SWT to men, which explicitly stated, “and do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, it is ever an immorality and is evil as a way.” (Q.S. Al Isra: 32). In the teaching of Islam, the scope of despicability of adultery action clearly includes adultery and fornication, even if the weight of threat of law against both is different.

And for homosexuality:

Historically, stating objective element of “a minor of the same sex” in the article a quo is clearly a ‘win’ to homosexual people and some of the member of the Netherland’s Tweede Kamer that are affirmative toward homosexuality practice, while homosexual practice is clearly one of sexual behaviors which intrinsically, humanely, and universally is very condemnable according to religious law and Divine light as well as the living law among the people, and therefore we opined that the word “adult”, the phrase “minor”, and the phrase “whose minority he knows or reasonably should presume” in Article 292 of the Indonesian Criminal Code should be declared as contradictory against the Constitution of the Republic of Indonesia and does not have a binding legal force.

Overall, as summarised in this journal article, if the dissenting opinion had passed, it would have meant that all laws in Indonesia can be declared unconstitutional not only for contradicting religious values, but also if they fail to criminalise/prohibit acts that are deemed to be against religions. Interesting here is the effort to frame it as “acts prohibited by ALL religions and ALL customary laws of Indonesia”. As once criticised by this journal article:

Supposedly, the belief in One God is hypothesised as a pan-religious value in a way that has tacit approval from virtually all major religions. It is in that vein that ‘[the] national pro-sharia movements argue explicitly that Islamisation does not undermine national unity because the State ideology, the Pancasila, has monotheism as its first principle and that this concept is moral in nature.’[25] Additionally, the acceptance of belief in One God also underlies the romanticised static vision of Indonesian society. This simplistic vision strikes a chord with religious conservatives and, eventually, legitimises illiberal social values. In effect, religious constitutionalism takes private religiosity issues seriously.

New Criminal Code?
We all already know about the controversy over the new Criminal Code. In the most recent version, consensual homosexual sex will not be criminalised. The provision that was initially intended to criminalise LGBT has been watered down so much, so we can see it as a “compromise provision” that does not threaten consensual homosexual sex in private:

Pasal 418
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

So the remaining issue now is zina. The zina provision has also been watered down a lot:

Pasal 415
(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

The same with the “kumpul kebo” provision:
Pasal 416

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Notice the delik aduan provision there. Basically, the police cannot just go around the village to find “kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat”. There has to be a report from the husband/wife if one is married, OR from one of the parents/child for those who are unmarried. This is really watered down, because the previous version would have allowed the head of the village (kepala desa) to report cohabitating couples.
Conclusion
The DPR is facing pressures from different groups. Conservative Muslims insist that zina and LGBT are against all religions and customary laws, and must be criminalised. Liberals and human rights defenders criticise the lack of transparency in the drafting of the code and wanted provisions relating to zina and LGBT scrapped altogether. The DPR has to strike a compromise between all these groups, particularly as the world is watching. The watered-down versions do strike a balance. On the one hand, it symbolically recognises that most Indonesians believe zina and homosexuality are immoral (the fact that many Indonesians would happily indulge in “sinful acts” is another story). On the other hand, the provisions are written in such a way that their implementation are extremely difficult (thanks to delik aduan). As for the potential to incite people to “main hakim sendiri”, this has always happened regardless of the criminal code, like this one, and conservatives actually use the lack of criminalisation as a justification for their vigilante acts.
Are these symbolic provisions needed? You can judge yourself. But I want to highlight that while the lack of transparency has been criticised by liberals and human rights activists, this actually has a silver lining. If the process were fully transparent, which politician would go to the forefront to defend zina and LGBT, or be the one proposing the watering down of the provisions? Lack of transparency gives a room for maneuver, also for conservative Islamic politicians who want to strike a deal. Full transparency could mean a much more strict provision against zina and LGBT, as politicians could be incentivised to bolster their religious credentials. All in all, I hope this post could give a context why the DPR has to spend time discussing the potential criminalisation of zina and LGBT, and they are well aware of the potential repercussions if they go full Brunei or Uganda.